Inspektorat Jenderal ATR/BPN dan KemenPANRB Laksanakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

- Penulis

Jumat, 24 April 2026 - 08:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Pakar24.com – Medan, 24 April 2026 | monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari upaya memastikan implementasi reformasi birokrasi berjalan optimal. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan di berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan melibatkan tim evaluator yang melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program. Proses ini mencakup pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, serta wawancara dengan pegawai terkait.

 

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengukur capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan serta memastikan keberlanjutan program reformasi birokrasi.

Baca Juga:  Dpp Serikandi LSM Pakar Indonesia Akan Melaporkan ke Polda Sumutra Utara Terkait Kasus Dugaan Pengelapan Dua Unit Perumhan Oma Deli

 

Dalam pelaksanaannya, tim evaluator menilai berbagai aspek, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan sistem pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah strategis ke depan bagi masing-masing unit kerja.

 

Melalui kegiatan ini, diharapkan pembangunan Zona Integritas dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sinergi antara Inspektorat Jenderal ATR/BPN dan Kementerian PANRB menjadi kunci dalam mendorong terciptanya birokrasi yang bersih, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

(Yy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel pakar24.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Toko Roti DMR Srigunting Resmi Melaporkan Yono Selaku Perwakilan Atik Bakery yang Melakukan Tindakan Pencurian.
Aneh, Ditanya Mengapa Ada NPWPD Pajak Parkir diatas Parit dan Trotoar, Kabid Parkir Bapenda, Malah Ngaku Akan Cek kembali
Bapenda Kota Medan Dan Manager DIY William Iskandar Rampas Hak Pejalan Kaki, Buat Kegiatan Parkir Diatas Parit dan Trotoar.
Wakil Wali Kota Medan Apresiasi Prestasi Robotics dan Coding Siswa Nanyang Zhi Hui School
Pemko Medan Raih detikSumatera Awards 2026, Diapresiasi sebagai Pelopor Digitalisasi dan Transparansi Pajak Daerah
Jalan Gang Garista Ladang Bambu Kini Mulus, Pemko Medan Realisasikan Aspirasi Warga Lewat Rabat Beton
Untung Rp250 Ribu per Pod, DJ Cantik Medan Ditangkap Polisi di Rumah Kos
DPW LSM pakar Sumut Desak Polda Sumut Untuk segera Menangkap Pelaku Penyerobotan di Perumahan Oma DeLi
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 17:31 WIB

Toko Roti DMR Srigunting Resmi Melaporkan Yono Selaku Perwakilan Atik Bakery yang Melakukan Tindakan Pencurian.

Minggu, 11 Oktober 2026 - 01:27 WIB

Aneh, Ditanya Mengapa Ada NPWPD Pajak Parkir diatas Parit dan Trotoar, Kabid Parkir Bapenda, Malah Ngaku Akan Cek kembali

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:03 WIB

Bapenda Kota Medan Dan Manager DIY William Iskandar Rampas Hak Pejalan Kaki, Buat Kegiatan Parkir Diatas Parit dan Trotoar.

Rabu, 2 September 2026 - 06:20 WIB

Wakil Wali Kota Medan Apresiasi Prestasi Robotics dan Coding Siswa Nanyang Zhi Hui School

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 13:08 WIB

Pemko Medan Raih detikSumatera Awards 2026, Diapresiasi sebagai Pelopor Digitalisasi dan Transparansi Pajak Daerah

Berita Terbaru